Problem Penegakan Hukum (Pidana) Pornografi di Era Global
PROBLEM PENEGAKAN HUKUM (PIDANA) PORNOGRAFI DI ERA GLOBAL
Pengaruh global terhadap penyebaran pornografi sungguh luar biasa. Melalui internet inilahpenyebaran pornografi tidak terbendung lagi. Keadaan ini dapat menjadi bahan kajian ulang (reevaluasi) baik dalam aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.
Dari aspek hukumpidana materiil, berdasarkan rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP jenis perbuatan yang dilarang antara lain: (1) menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dsb, Menyiarkan misalnyamemakai surat kabar, majalah,buku, surat selebaran dan lain-lain. Mempertontonkan artinya diperlihatkan kepada orang banyak, menempelkan artinya ditempelkan di suatu tempat sehingga kelihatan;20 (2) membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan; (3) dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.21 Tulisan, gambaran, benda/barang harus melanggar kesusilaan22, misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, film yang isinya cabul. Pada Pasal 283 KUHP tulisan, gambar dan benda tersebut harus ditawarkan kepada anak yang belum genap berumur 17 tahun, atau anak yang belum dewasa.
Rumusan pornografi pada UU Pers23, UU Penyiaran24, Kode Etika Wartawan Indonesia, tidak memberikan penjelasan apapun. Undang-undang dan kode etik di atas sekedar melarang perbuatan-perbuatan seperti: (a) “perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat” (UU Pers): (b) “perbuatan menyiarkan rekaman musikdan lagu denganlirik mengungkapkan “pornografi” dan “menyiarkan hal-hal yang bersifat pornografi” (UU Penyiaran);
(c) “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitmah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.” (Kode Etik Wartawan Indonesia). Larangan serupa terdapat dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi 2006.
Dalam rumusan RUU Antipornografi dan Pornoaksi tahun 2006 ini, sarana yang dipergunakan untuk menyebarkan pornografi disebutkan secara sangat detail dan rinci, mencakup segala perkembangan sarana yang ada saat ini seperti, telepon, radio, televisi, SMS, MultimediaMessaging Service, surat, pamflet, leaflet, booklet, selebaran, poster, media elektronik yang berbasis komputer seperti internetdan intranet, film,VCD, DVD, CD, persoanal Com- puter-Compact Disc Reqd Only Memory, kaset, televisi kabel, surat kabar, majalah, tabloid, dan mediakomunikasi bentuk lainnya. Hal ini tampakdalam rumusan
Sementara itu, larangan perbuatan di bidang pornografi dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi tahun 2006, terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23.25 Pasal-pasal ini dapatdipilah berdasarkan kelompok perbuatan yang dilarang. Pertama, Pasal 4 sampai dengan Pasal 12, memuat larangan membuat tuisan, suara atau rekaman suara, filim atau yang dapat disamakan dengan film, syairlagu, puisi, foto,dan/atau lukisan yangmengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual (Pasal 4), ketelanjangan (Pasal 5), tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotisatau bergoyang erotis (Pasal 6), aktivitas orangyang berciuman bibir (Pasal7), aktivitas orangyang melakukan masturbasi atau onani (Pasal 8), orang dalam hubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis (Pasal 9 ayat (1)), aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah padahubungan seks denganpasangan sejenis (Pasal9 ayat (2)), aktivitas orangdalam berhubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubunganseks dengan orangyang sudahmeninggal dunia (Pasal 9 ayat (3)), aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan(Pasal 9 ayat (4)), orang berhubungan seks dalam dalam acara pesta seks (Pasal 10 ayat (1)), aktivitas orang dalam pertunjukan seks (Pasal 10 ayat (2)), anak-anak yang melakukan masturbasi, onani dan atau hubungan seks (Pasal 11 ayat (1)), aktivitas orang yang melakukan hubunganseks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak (Pasal 11 ayat (2)), bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa melalui media cetak, media massa elek-tronik dan atau alat komunikasi mdeia Pasal 12).
Kedua, Pasal 13 sampaidengan Pasal 19 memuatlarangan menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara,film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan
Ketiga, larangan perbuatan menjadikan diri sendiri dan atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman film atau yang dapat disamakan film, syair lagu, puisi, gambara, foro dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagiantubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian
Keempat, setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi media, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukandimaksudkan sebagai tempatpertunjukan karya seni (Pasal 22). Setiap orang dilarang membeli barang pornografi dan/ atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 23). Setiaporang dilarang menyediakan dana bagi oranglain untuk melakukankegiatan dan/atupameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 (Pasal 24 ayat (1)). Setiap orang dilarang menyediakan tempat bagi oranglain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/ atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 sampai dengan Pasal 23 (Pasal 24 ayat (2)). Setiaporang dilarang menyediakan peralatan dan/ atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/ atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 (Pasal 24 ayat (3)).
Dalam RUU KUHP tahun 1999/2000,26 pola perumusan dan substansi tindak pidana pornografi mengalami perubahan, dibandingkan dengan rumusan tindak pidana pornografi dalam KUHP eks WvS. Dalam RUU KUHP tahun 1999/2000, tindak pidanapornografi diatur dalam Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 413 bagiana dan b dan Pasal415.
Pasal 412 ayat (1) KUHP 1999/2000 memuat jenis-jenis perbuatan tertentu, seperti, menyiarkan, mempertunjukkan, tulisan, gambar atau benda yang
Sementara itu, Pasal 414 RUU KUHP memuat duakategori perbuatan, yakni (a) rumusannya hampir sama denganPasal 283 (1) dan (2) KUHP lama, namun disertai penambahan kata “rekaman”; (b) merupakan hal baru, mengingat pada Pasal 283 KUHP lama tidakdiatur. Perbuatan tersebutseperti, membacakan tulisan, memperdengarkan rekaman atau memperlihatkan gambar yangpatut diduga menyinggung kesusilaan. Perbedaan yang cukup mencolok adalah adanya batasanusia dalam rumusanPasal 414 RUU KUHP, yakni perbuatan tersebut dilakukan di depan anak yang belum berumur 18 tahun. Hal ini berbeda dengan KUHP eks WvS yang menyebutkan “seseorang yang belum cukup umur” tanpa memberikan batasan umur secara kongkrit. Mengenai ancaman pidana, Pasal 414 RUU KUHP memuat ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori III (sebesar Rp. 3.000.000,-).
Pasal 415 RUU KUHPmerupakan rumusanbaru, mengingat KUHPlama tidak memuat rumusan seperti ini. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 415 RUU KUHP memuat unsur-unsur: (a) di lalu lintas umum,mempertunjukkan, menempelkan, tulisan dengan judul, sampul, atau isi atau menempelkan gambar atau benda, (b) memperdengarkan isi tulisan, (c) menyiarkan, menawarkan, mempertunjukkan tulisan,gambar atau barang, (d) menawarkan, memberikan untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda. Kesemua perbuatan tersebut yang mampumembangkitkan nafsu birahi bagi orang yang belumgenap berumur 18 tahun atau belum kawin.
Dalam RUU KUHP1999/2000 pola perumusan dan substansinya hampir sama dengan Pasal 282, Pasal 283 dan Pasal 533 KUHP. Pasal 412 (Pasal 282
Pola perumusan beberapa peraturan tersebut di atas pada umumnya hampir sama dengan yang terdapat dalam KUHP. Sebenarnya KUHP dapat pula diterapkan terhadap tindak pidana pornografiyang mempergunakan internet28 sebagai sarana melakukan kejahatan. Namun menuruthemat penulis dengan penggunaan sarana ini, sifatberbahaya perbuatan menjadilebih serius.
Di samping itu, menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi cyber crime terutama dalam pornografi telah dimuat dalam RUU-PTI (Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi), tertuang dalam Bab XIV yang berjudul“Ketentuan Pidana” pada Pasal 40 ayat (1) memuat ketentuan mengenai perbuatan “membuat, menyediakan, mengirimkan, mendistribusikan data/tulisan/rekaman yang isinya melangarkesusilaan dengan menggunakan komputer/media elektronik lainnya”, ayat (2) apabila objeknya adalah anak, dan ayat (3). Merumuskan menggunakan komputer/media elektronika untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak.29 Rumusan RUU-PTI tersebut merupakan bahan yang diadopsi dari Konvensi Cyber Crime Dewan Eropa (Council of Europe Cyber Crime Convention). Betapapun telah dibuat pola rumusan tersebut, ternyata hampir sama dengan rumusan delik kesusilaan lainnya yakni tetap mengacu pada pengertian “kesusilaan” (seperti dalam KUHP), objeknya anak di bawah umur (seperti kebanyakan pasal-pasal kesusilaan KUHP), yang baru adalah media dalam melakukan kejahatan yakni “komputer”. Oleh karena itu, tidaklah menghe- rankan Barda Nawawi Arief mengomentari kebijakan ini bersifat limitatif.30 Oleh karena sekedar larangan tersebut terbatas pada objek anak-anak (sperti dalam KUHP) dan menurut hemat penulis tidak ada kemajuan yang berarti dalam soal objek tindak pidananya.
Unsur tindak pidana, seperti kata “barangsiapa” yakni pelaku sebagaimana dalam rumusan pasal-pasal hukum pidana materiil di atas barangkalitelah cukup jelas, artinyaklasifikasi siapa saja yang berperansebagai pelaku (dader), yang turut serta (mededader). Pengguna atau mereka yang mengakses pornografi dapat dikatagorikan sebagai pelaku murni (dader),menurut hemat penulis oleh karena ia datang dan mempergunakan internet guna mewujudkan niat batinnya untuk mengakses pornografi tanpa sepengetahuan pemilik warnet. Sementara itu, untuk Provider yang memberikan layanan dapat dikatagorikan apa?Menurut hemat penulis agaksusah mengingat aksesinternet tergantung padasikap batin pelaku, sedangkan penyedia jasa tidak dapatdikatagorikan “kerjasama” dalam arti mewujudkan unsur niat jahat tersebut. Sebab internet dapat dipandang sebagai “barang” atau instrumen yang netral, di sampingitu program (menunya) meliputi berbagai informasi, tidak semata-mata pornografi, sehingga pemakailah yang dapat mengeksploitasi apapun tergantung pada niat atau sikap batin pengguna (pelaku). Oleh karena itu ia tidak dapat dikatagorikan sebagai penyebarluaskan pornografi. Sementaraitu, pemasok yang mempunyai home page dapat dikatagorikan sebagai aktor intelektual (uitloker).
Uraian di atas, mengisyaratkan pula bahwa penegakkan hukum akan mengalami kesulitan terutama dalam menindak para pelaku dan aktor intelektual. Oleh karena aparat penegak hukum tidak mungkin memeriksa orang-orang yang sedang mengakses internet satu persatu. Bahkan terdapat contoh akhir-akhir ini, dimana polisi melakukan razia terhadap murid-murid di sekolahSLTA bahkan mahasiswa, dengan membuka hand phone (HP) masing- masing siswa untuk dilihat apakah ada tayangan pornografinya atau tidak. Namun hambatannya apakah setiap polisi mampu mengoperasikan HP yang semakin cangih tersebut? Barangkali ini lebih pada keterbatasan SDM polisi dalam soal penguasaan teknologi, dan ini penting untuk masa ke depan!Dapat pula dilakukan dengan razia di warnet-warnet. Kendalanya jumlah warung internet (warnet) sangat banyak, tentunya membutuhkan jumlah aparat penegak hukum yang banyakpula. Kondisiseperti ini dilihatdari aspek cost and benefit dalam kriminalisasi jelastidak proporsional.
Perbuatan memasok sebagai aktor intelektual dari luar negeri (pemilik home page pornografi sulit dijangkau oleh karena terbentur pada asas berlakunya hukum pidana. Asas teritorial (Pasal 2 KUHP dan yang diperluasPasal 5 ayat 1 ke 1 dan ke 2 KUHP) tidak mungkin menjangkau. Kesulitannya adalah mengindetifikasikan pelaku pemasok home page (terlebih yang dari luarnegeri), dilakukan oleh siapa?dan berasal dari (negara) mana? karena dalam situs web terkadang alamat pelaku disamarkan. Dengan demikian sulitrasanya melacak pelaku ini. Terkecualiyang mempunyai home page pornografi tersebutsecara terang-terangan menyebutkan identitas dan asal negaranya, sepeti Playboy. Namun biasanya home page pornografi seperti Playboy dan Penthouse bersifat komersial dan bisnis, di samping itu terkendala di negara dimanapemilik home page berasal, perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum sepanjang tidak diakses oleh anak-anak di bawah umur. Dengan demikian penerapan perluasan asas Teritorial pada Pasal 5 ayat 1 ke 2 KUHP menjadi tidak bisa. Hal inipun diakui oleh Masaki Hamano dalam tulisannya “Com- parative Studyin The Approach to Jurisdiction in Cyberspace” bahwa sistem hukum dan jurisdiksi nasional/teritorial memang mempunyai keterbatasan karena tidaklah mudah menjangkau pelaku tindak pidana di ruang cyber yang tidak terbatas itu, namun tidak berartiaktivitas di ruang cyber dibiarkan bebas tanpa hukum.31
Barangkali aparat penegak hukum baru dapat bertindak apabila pornografi yang diakses dari internet tersebut di print outatau disebarkan dalam bentuk yang lain seperti ditranferke dalam HP (Handphone) sehinggatersebar luas ke masya- rakat. Dalam kondisi seperti ini aparat penegakhukum lebih mudah menangkap dan membuktikan. Terdapatcara yang dapat dipergunakan guna menanggulangi penjelajahan (surfing)situs pornografi ini, antara lain dengan kesepakatan bersama antara pelanggandan provider bahwa terhadapanak-anak di bawah umur dilarang untuk mengakses situs pornografi ini. Cara lainnya dengan menggunakan pass- worddengan kode-kode tertentu sebagai kunci pengaman agar tidak sembarang anggota keluargaatau orang dapat membuka situs web pornografi ini.
Upaya preventif semacam password ini dianggap belum memadai, perjanjian dengan provider sebelum sambungan internet dilakukan, menurut hemat penulis bersifat sementara dan semu. Manakala persaingan dalam mencari pelanggan sebagai akibat semakin menjamurnya warnet (warung internet),maka tidak mustahil persyaratan semacam perjanjian antaraprovinder dan penggunaakan diabaikan. Terlebih konsumen memang menghendaki menu
Memang menjadi sulit dalam rangka penanggulangan kejahatan pornografi di era global ini. Melakukan penambahan pasal akan berdampak “over criminalization” mengingat peraturan yang telah ada cukup banyak mengaturbidang pornografi ini. Sementara itu, dari peraturan yang telah adapun menemui banyak hambatan dalam penerapannya. Inilah situasi problematis yang berujung pada ketidak berdayaan hukum pidana dalam menjangkau kejahatan di dunia mayantara(Cyber space) ini.
>>>Baca juga Kumpulan Judul Skripsi Perdata
_________________
20 R. Soesilo, 1988, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Pasal DemiPasal, Bogor: Politeia, hal 134.
21 Ibid, hal 206.
22 Melanggar kesusilaan (zeeden) diartikan perasaan malu yangberhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada seorang wanita, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanitaatau pria, menciumdsb. Lihat: R. Soesilo, ibid, hal 204.
23 Undang-Undang RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI.
24 Undang-Undang RI No 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI.
25 RUU Pornografi dan Pornoaksi – Status RUU-APP-Ruuaprri@11.25 am. (www.yahoo.com).
26 Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1999/2000.
27 Pidana denda katagori III maksimum 3 (tiga) juta rupiah. Ibid,
28 Jenis-jenis kejahatan komputer antara lain: - komputer sebagai intrumen untuk melakukan kejahatan tradisional seperti, pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan; - komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunakan, seperti computer sabotage; - Penyalahagunakan yang berkaitan dengan data komputer. Muladi danBarda Nawawi Arief,1992, Bunga Rampai HukumPidana, Bandung: Alumni, hal 29-30.
29 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, op cit, hal 258.
30 Ibid,
31 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, op cit, hal 250
32 Mardjono Reksodiputro, 1994, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan,, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, hal. 13.
Belum ada Komentar untuk "Problem Penegakan Hukum (Pidana) Pornografi di Era Global"
Posting Komentar